Pembangunan LKM / BKM

Dalam proses pengorganisasian masyarakat untuk mengenali masalah (kebutuhan) dan melakukan upaya pemecahan masalah, intervensi yang dilakukan PNPM Mandiri Perkotaan adalah dengan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya membangun organisasi masyarakat warga.Organisasi masyarakat yang dimaksud adalah organisasi dan lembaga yang dibangun (ataupun dimampukan) oleh masyarakat yang didorong oleh kebutuhan untuk menanggulangi persoalan bersama yaitu kemiskinan secara terorganisasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka misalnya BKM/LKM, Kelompok Kemitraan, UPK, KSM, Forum BKM /LKM dan lain-lain.


Penggunaan istilah pembangunan dimaksudkan bahwa organisasi dan lembaga masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan tersebut terbentuk melalui serangkaian proses kegiatan dan kesepakatan yang dilandasi oleh kesadaran kritis masyarakat terhadap persoalan dan potensi mereka serta pemahaman akan makna organisasi masyarakat warga.

Pada dasarnya pengorganisasian masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan menganut paham bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran kritis masyarakat akan kondisi yang dihadapi bersama termasuk persoalan, potensi dan peluangnya, sehingga kalau kemudian masyarakat membangun suatu wadah, maka hal tersebut terjadi akibat masyarakat yang berorganisasi sehingga muncul kebutuhan wadah organisasi.

Membangun BKM /LKM
Persoalannya wadah organisasi yang bagaimana yang paling cocok dengan tujuan PNPM Mandiri Perkotaan? Organisasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah organisasi masyarakat warga yang dinamai secara generik sebagai BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) atau LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat). Organisasi masyarakat warga ini dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga penduduk kelurahan yang bersangkutan sehingga mampu mempertahankan kemerdekaan dan otonominya terhadap berbagai lembaga yang ada. Hal ini penting karena merupakan sifat dasar suatu organisasi masyarakat warga, oleh sebab itu benar-benar dimiliki oleh seluruh warga, dan bukan dimiliki sekelompok unsur/ perwakilan atau pihak-pihak diluar masyarakat.

Pembangunan BKM/LKM haruslah didasarkan atas kebutuhan warga masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan mengajak masyarakat belajar menemukan kebutuhan akan organisasi masyarakat melalui refleksi – refleksi, yaitu :

1. Refleksi Kemiskinan, untuk menemukenali penyebab kemiskinan termasuk pola – pola pengambilan keputusan dalam masyarakat, dan keterlibatan warga miskin di dalamnya.

2. Refleksi Kelembagaan, untuk mengkaji lembaga – lembaga masyarakat yang ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat memahami substansi Organisasi Masyarakat Warga sebelum organisasi tersebut dibentuk, dimana keputusan masyarakat untuk kebutuhan pembangunan lembaga baru hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami substansi dan organisasi masyarakat warga termasuk peran strategis, azas dan prinsip serta posisi, tugas dan fungsinya. Ini berarti bahwa sebelum keputusan pembangunan organisasi masyarakat warga, termasuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi tersebut ditetapkan, telah dilakukan kegiatan sosialisasi secara intensif mengenai makna subtansif Organisasi Masyarakat Warga. Kebutuhan pembangunan organisasi dan lembaga masyarakat harus atas dasar penilaian warga masyarakat sendiri, tidak diatasnamakan atau diwakilkan kepada sekelompok orang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakat tertentu. Fokus utama penggalian dan penjagaan kebutuhan masyarakat terutama pada aspirasi dari masyarakat miskin dan perempuan.

3. Refleksi kepemimpinan, sebagai penyadaran kritis terhadap kriteria pemimpin yang akan dipilih dan menjadi motor penggerak dalam BKM/LKM dan pembangunan masyarakat kelurahan.

4. Kerangka aturan main disusun bersama oleh warga masyarakat. Konsekuensinya pembahasan aturan main dan tata nilai organisasi masyarakat, misalnya AD/ ART, harus dibahas terlebih dahulu oleh warga masyarakat, karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan seluruh warga sendiri. Aturan dasar organisasi masyarakat warga tidak dapat dibicarakan atau disepakati oleh hanya sekelompok orang atau malah perwakilan unsur dengan mengatasnamakan seluruh masyarakat

5. Melibatkan masyarakat seluas mungkin, khususnya masyarakat miskin dan termiskin, dalam keseluruhan proses pembangunan organisasi dan kelembagaan, sejak tahap penilaian lembaga yang ada, pembahasan aturan dasar, pemilihan anggota dan lain-lain.

Kriteria dan Pemilihan Pemimpin Kolektif BKM/LKM

Dalam menentukan kriteria pemimpin, masyarakat diajak berdiskusi melalui FGD – FGD kepemimpinan dengan menggunakan beberapa tools yang sudah disiapkan berupa pertanyaan – pertanyaan kritis untuk menemukan bahwa pemimpin dipilih bukan atas golongan, jabatan, jenis kelamin dan lainnya akan tetapi berdasarkan kepada sifat – sifat baik.

Dari diskusi yang berkembang biasanya masyarakat menemukan bahwa kriteria pemimpin yang diharapkan adalah yang jujur, adil, peduli dan ikhlas sedangkan kriteria yang menyangkut kemampuan intelektual biasanya tidak menjadi prioritas. Orang – orang yang mempunyai sifat – sifat baik, biasanya ditentukan atau bisa diidentifikasi dari ‘rekam jejak’ sikap perilakunya sehari – hari. Oleh karena itu dalam pemilihan anggota BKM/LKM sebagai pemimpin dari organisasi masyarakat warga dilakukan dari mulai komunitas terkecil seperti RT, karena hanya orang – orang yang mengenal dari dekat yang tahu sikap perilaku seseorang sehari – hari.

Proses pemilihan anggota BKM/LKM juga tidak melalui pencalonan dan kampanye, karena biasanya orang – orang yang mempunyai kriteria seperti disebutkan di atas tidak suka menyombongkan diri dan dengan sengaja ingin dipilih. Selain itu kampanye dan pencalonan seringkali tidak memberikan kesempatan yang luas kepada semua warga untuk ‘muncul’ sebagai pemimpin. Orang yang dicalonkan oleh kelompok tertentu, pada saat terpilih harus menyuarakan aspirasi kelompok yang diwakilinya sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Anggota kepemimpinan kolektif BKM/.LKM bukanlah perwakilan golongan, akan tetapi merupakan perwakilan dari nilai – nilai (sifat – sifat baik). Dengan demikian mereka bertanggungjawab untuk mengambil keputusan berdasarkan sifat – sifat baik tadi,sehingga yang bisa me ‘re-call’ mereka adalah pengingkaran terhadap sifat – sifat baiknya.

Untuk menjamin orang – orang baik yang muncul sebagai pemimpin kolektif, proses pemilihan dilakukan sebagai berikut :

A. Pemilihan di tingkat akar rumput , dilakukan di tingkat RT atau komunitas terkecil. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih (warga dewasa), diminta untuk menuliskan 3 – 5 nama yang menurut mereka sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama pada saat refleksi kepemimpinan. Apabila sudah selesai maka dilakukan penghitungan suara di depan seluruh pemilih dan ditentukan siapa yang akan masuk ke putaran pemilihan tingkat desa/kelurahan. Penentuan jumlah yang akan masuk ke pemilihan tingkat kelurahan/desa sudah ditentukan sebelumnya dalam proses penyusunan tata tertib pemilihan.

B. Pemilihan di tingkat kelurahan/desa. Semua orang yang sudah terpilih dalam komunitas terkecil menjadi calon di tingkat kelurahan/desa dan mempunyai hak pilih dan dipilih. Masing – masing calon diberi hak untuk menuliskan 3 – 5 nama yang dipilih dari daftar semua calon yang masuk ke tingkat kelurahan/desa.
Dengan pemimpin kolektif yang mempunyai kriteria sifat – sifat baik, diharapkan akan memunculkan keputusan yang adil dan didasarkan pada keikhlasan dan kejujuran, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga dan pemimpin. Kepercayaan merupakan modal yang sangat berharga bagi BKM/LKM, dengan kepercayaan swadaya dan keterlibatan masyarakat bisa digalang dengan lebih mudah, di pihak lain juga akan menumbuhkan kepercayaan pihak luar untuk bermitra dan berjaringan dengan BKM/LKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan.